Longsor di Kabupaten Agam, Beberapa Mobil Terjebak

Longsor. (Dok/Sindonews)

PADANG - Bencana longsor terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu (30/1/2016) malam. Sejumlah mobil dilaporkan terjebak di jalan.

Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Sumatera Barat Pagar Negara telah menerima laporan dari daerah yang terkena bencana itu pada malam ini sekira 20.00 WIB.

BPBD Agam melaporkan telah terjadi longsor menutupi akses jalan yang menghubungkan antara Kota Bukittinggi dengan Danau Maninjau.

Selain itu, longsoran juga terjadi di tiga titik yang menutupi akses jalan kabupaten penghubung antara Panta Sungai Landia dengan Ngarai Sianok.  "Kita mendapatkan kabar beberapa mobil ikut terjebak di antara titik longsoran," katanya, Sabtu (30/1/2016)

Saat ini, BPBD Agam bersama Satgas dan masyarakat sedang mengupayakan membuka akses jalan yang tertimbun longsoran tersebut. "Selain itu BPBD Agam juga sudah menghubungi PU untuk mengerahkan alat berat."

(zik)
http://daerah.sindonews.com/

Perkuat Penjagaan Perbatasan, TNI AL Sebar 50 Kapal

Perkuat penjagaan perbatasan, TNI AL sebar 50 kapal. (Ilustrasi/SINDOphoto)

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menginstruksikan jajarannya untuk menggelar operasi di wilayah perbatasan.

"Laksanakan gelar operasi secara efektif dan efisien, dengan prioritas ancaman pada wilayah perbatasan dan pengamanan sumber kekayaan alam di laut, karena keamanan laut wilayah yurisdiksi Indonesia adalah prioritas utama," ujar Ade saat membuka Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2016, di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (30/1/2016).

Operasi di perbatasan, kata Ade, tidak boleh berhenti. Karenanya, TNI AL terus menyebar 40-50 kapal di seluruh Indonesia.

"Untuk interoperability baik matra laut, darat, dan udara terus dilakukan. Dalam interoperability yang paling penting adalah komunikasi," ujarnya.

Menurut Ade, seorang perwira dituntut mengerti mengenai masalah hukum di laut, khususnya di wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia. Sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran, tahu akan berbuat apa dan harus berkoordinasi dengan siapa.

Apalagi jika terjadi pelanggaran di wilayah-wilayah perbatasan dengan perairan negara tetangga, maka perlu bekerja sama dan berkordinasi dengan negara tersebut.

"Seorang perwira harus dibekali dan mengerti mengenai masalah hukum di laut, sehingga bisa cepat untuk mengambil tindakan, jadi tidak boleh buta sama sekali," katanya.

(zik)
http://nasional.sindonews.com/

Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah SD di Duren Sawit

Polsek Duren Sawit menangkap Sa (46) lantaran telah mencabuli bocah kelas 2 SD berinisial ND (7). (Ilustrasi/Sindonews)

JAKARTA - Polsek Duren Sawit menangkap Sa (46) di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, lantaran telah mencabuli bocah kelas 2 SD berinisial ND (7), Jumat (29/1/2016) sore.

Kasubag Humas Polrestro Jakarta Timur Kompol Husaima menceritakan kronologi pencabulan tersebut. "Berdasarkan keterangan korban, pada saat korban sedang bermain tiba-tiba dipanggil oleh pelaku," ujar Husaima, Sabtu (30/1/2016).

Selanjutnya, ND diajak masuk ke rumah pelaku. Di dalam rumah, Sa lalu membuka celana dan pakaian korban yang masih bocah tersebut. "Sudah melucuti, pelaku melakukan tindakan pencabulan," ujarnya.

Kasus tersebut terungkap seusai ND mengeluhkan rasa sakit di bagian kelamin kepada sang ibunda, SN. "Jadi korban (ND) lapor ke ibunya, lalu ibunya ke Polsek," terangnya.

Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polsek Duren Sawit.

ND divisum untuk dijadikan bukti menjerat Sa. "Korban sudah divisum, untuk alat bukti penyidikan."

(zik)
http://metro.sindonews.com/

Kuasa Hukum Jessica Enggan Ajukan Praperadilan

Jessica Kumala Wongso saat akan ditahan. (Yulianto/SINDOphoto)

JAKARTA - Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Yudi Wibowo tak mau mengajukan gugatan praperadilan untuk kliennya atas penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Ditemui seusai mendampingi kliennya yang diperiksa perdana sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang tewas seusai menenggak kopi yang dicampuri sianida di Kafe Olivier, Grand Indonesia, 6 Januari 2016, Yudi merasa pesimistis bila mengajukan praperadilan.

Ketakukan Yudi karena dalam menetapkan tersangka, kepolisian mengaku telah memiliki lebih dari satu alat bukti sehingga sulit baginya bila ingin mengajukan praperadilan.

"Kalau praperadilan, laporan polisi dianggap satu alat bukti, sah. Kita mengajukan pasti kalah. Kita lapor saja itu salah menetapkan tersangka," keluh Yudi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (30/1/2016) malam.

Yudi menambahkan, kengganan pihaknya dalam mengajukan gugatan praperadilan karena polisi bakal berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

"Praperadilan pasti kita kalah, karena laporan kasus ini sudah lebih dari satu alat bukti yang sah. Kelemahan praperadilan di situ. Satu laporan satu alat bukti menurut Perkap Kapolri. Padahal asas hukum reg specialis, reg priori, derogate apriori berarti hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum yang lebih rendah. KUHAP sudah mengatur. KUHAP dengan Perkap Kapolri tinggi mana? Tinggi KUHP, karena asas hukum seperti itu," beber Yudi.

Tak hanya itu saja, pihak Jessica juga enggan mengajukan penangguhan penahanan terhadap Jessica yang ditahan di ruang tahanan Direkotrat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro selama 20 hari ke depan.

"Saya enggak ajukan (penangguhan penahanan)," pungkas Yudi.

(zik)
http://metro.sindonews.com/

Kereta Cepat Tersendat

Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung yang dicanangkan Presiden Jokowi tidak semulus yang dibayangkan. Foto: Grafis

REALISASI proyek ambisius kereta cepat (high speed train/HST) Jakarta-Bandung yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak semulus rencana yang dibayangkan. Banyak ganjalan dalam pembangunan proyek kerja sama China tersebut. 

Pro dan kontra mewarnai pembangunan kereta cepat pertama di Indonesia itu. Proses perizinan dan perjanjian konsesi yang seharusnya sudah rampung masih terlunta-lunta.

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengakui proses perizinan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hingga kini belum selesai. Hal tersebut mulai dari izin pembangunan prasarana hingga penjanjian konsesi.

Dia menjelaskan, untuk izin pembangunan masih ada sejumlah dokumen yang belum dilengkapi PT KCIC. Izin pembangunan itu di antaranya terkait evaluasi teknis atas rancang bangun yang diajukan badan usaha yang membangun sarana dan prasarana perkeretaapian. "Sekarang kita lagi tunggu dokumentasinya, saya sudah terima tapi belum lengkap," imbuhnya.

Kemudian, lanjut Jonan, terkait izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) banyak catatan yang harus dipenuhi PT KCIC. Meskipun sudah terbit ada catatan dan masukan yang harus diselesaikan. "Memang sudah terbit, dari saya ada banyak catatan, kita kasih masukan. Jadi izin dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga menentukan rancang bangun (kereta cepat) oleh badan usaha," jelasnya.

Jonan tidak dapat memastikan kapan izin-izin tersebut bisa selesai. Cepat tidaknya perizinan tergantung pada respons PT KCIC menyelesaikannya. "Saya hanya regulator, masa saya kejar-kejar (KCIC mengurus izin)?" ujarnya. 

Jonan menegaskan pihak China Railway International Co Ltd. harus melengkapi beberapa dokumen agar izin pembangunan keluar sehingga pemerintah bisa mulai membangun kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Jika itu tak terpenuhi, sampai kapanpun kereta cepat tidak akan pernah bisa dilanjutkan.

Menurutnya, ada beberapa perjanjian yang masih kurang lengkap dan belum dipenuhi oleh pihak China. "Kalau dokumen tidak terpenuhi, ya jangan harap bisa membangun," ucapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

"Paling penting ada dua hal yang kurang dari mereka. Satu perjanjian konsesi, dimana lagi diproses dan negosiasi. Banyak detailnya. Kedua,? izin pembangunan. Izin pembangunan yakni bukan izin administratif, yang cuma analisa teknis tapi adalah laporan analisis hidgrologi dan hidrolika itu harus ada. Termasuk mekanika tanah," lanjutnya.

Jonan menyebutkan, batas waktu yang diberikan pemerintah Indonesia untuk China agar melengkapi dokumen tersebut tidak ditentukan. China belum memberikan jawaban apapun atas permintaan kelengkapan dokumen tersebut.

"?Belum ada tanggapan. Dan penyerahannya tidak ada batas waktu, pokoknya kalau lengkap ya kita kasih. Kalau tidak memenuhi, tidak akan kita kasih izin sampai kapanpun. Karena ini menyangkut keselamatan," ungkapnya

Meskipun beberapa waktu lalu sudah melakukan groundbreaking, namun, Jonan menekankan belum tentu proyek kereta cepat bakal berlanjut. Semua bergantung pada dokumen yang belum memenuhi kelengkapan. "Oh kalau pembangunan tidak bisa. Kalau groundbreaking, ya groundbreaking saja. Karena izin trasenya sudah ada," tegasnya.

Menanggapi hal itu, DPR RI meminta pemerintah agar pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditunda. Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro mengatakan, walaupun sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) No 107/2015 tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, namun karena banyak perizinan yang belum didapat dan menabrak sejumlah perundang-undangan, seharusnya ditunda.

"Agar mematuhi PP No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan agar mematuhi PP 27/ 2012 tentang izin lingkungan," ujar Nizar dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Dia memandang, proyek tersebut akan menjadi beban keuangan negara dengan pinjaman dari China sebesar Rp79 triliun yang diangsur selama 60 tahun. Apalagi tahun 2015 tanggung jawab melalui APBN dengan angsuran pemerintah untuk cicilan utang sebesar Rp365 triliun. Selain itu, secara asas manfaat kurang karena hanya sepanjang 141 Km dan agak bertentangan dengan konsep presiden yang akan membangun tol laut.

"Eksodus pekerja lokal dari China juga bisa menghilangkan kesempatan pekerjaan bagi penduduk lokal karena ini pasti syaratnya adalah melibatkan pekerja dari China?," jelas Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra di Komisi V itu.

Nizar menambahkan, Menhub Jonan sendiri mengakui bahwa proyek tersebut masih belum mendapatkan sejumlah perizinan lantaran belum memenuhi sejumlah dokumen yang diminta sebagai syarat pembangunan. "Jadi atas pertimbangan tersebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung wajar ditunda," tegasnya. 

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra pun meragukan proyek yang dinilainya sangat terburu-buru tersebut. Dia mengkritik pembangunan kereta cepat lewat media sosial Twitter, yang menurutnya akan menjadi beban negara. “Proyek grasa-grusu, tulisan di prasasti pun terlihat aneh,” tulisnya melalui akun Twitter @yusrilihza_mhd, Sabtu, 23 Januari 2016.

Tidak hanya kesalahan penulisan, dia juga menyoroti soal utang Rp79 triliun (Rp75 triliun) yang dilakukan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Salah nulis prasasti mungkin hal kecil, tapi utang proyek ini hampir Rp79 triliun sama China bukan masalah kecil,” kicaunya.

Menurut Yusril, China berpeluang besar mengambil alih proyek besar tersebut apabila BUMN gagal mewujudkannya. Sebab itu, kerja sama dengan China bakal menimbulkan utang besar dan harus diangsur oleh negara hingga 60 tahun ke depan. Jika proyek itu lancar, maka utang tersebut harus dilunasi anak cucu.

“Ampat BUMN ngutang sama China dalam bentuk konsorsium untuk bikin proyek ini. Kalau gagal, saham keempatnya bakal ditelen China. Kalau macet, 4 BUMN terancam, bos,” tegasnya. 

Anggaran Lebih Mahal

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan biaya yang fantastis. Di mana nilai pembangunan yang dianggarkan dengan panjang lintasan sekitar 150 km menelan anggaran sebesar USD5,5 miliar atau senilai Rp75 triliun (kurs Rp13.680/USD). 

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono  mengatakan bila dibandingkan dengan China sendiri, mereka dapat membangun dengan biaya jauh lebih murah.

"Jika ditaksir berarti untuk 1 km pembangunan infrastruktur high speed line 150 km adalah sebesar USD33,3 juta per km. Anggaran tersebut sangat tidak masuk akal," ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Sebab, lanjut dia, saat China Railway Group membangun proyek kereta cepat jalur Haikou-Sanya di China sepanjang 308 km, hanya menelan biaya USD10 juta per km. Padahal, jalur Haikou-Sanya di China secara geologis jauh lebih sulit dibanding Jakarta-Bandung.

Selain itu, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, bila dibandingkan dengan Iran, yang saat ini juga tengah membangun kereta cepat Teheran-Ishafan sepanjang 400 km, mereka hanya membutuhkan biaya USD2,73 miliar atau sekitar Rp37 triliun. Hal ini mencengangkan banyak pihak.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kedubes China untuk Indonesia Pai Peng menyatakan, ‎nilai investasi yang diumumkan tersebut bukan investasi total dari pembangunan obove-rail, dan juga bukan investasi total dari proyek kereta cepat Iran.

"Pada saat ini, mengingat kondisi dana, pihak Iran merencanakan lebih dahulu melaksanakan pembangunan salah satu bagian dari Kereta Cepat Teheran-Isfahan," katanya, seperti dalam rilis di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Berdasarkan informasi yang didapat pihaknya dari staf China Railway Engineering Corp, ‎mereka belum menandatangani kontrak kereta cepat senilai USD2,7 miliar dengan Iran.Negeri Tirai Bambu ini pun hanya menanggung pembangunan above-rail dalam pembangunan kereta cepat Iran, dan tidak termasuk pembangunan below-rail.

"Tetapi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencakup semua pembangunan termasuk pembangunan above-rail dan below-rail," imbuh dia.

Sementara di Indonesia, Peng mengklaim bahwa skema teknik perlengkapan dan sistem yang dirancang oleh China dan Indonesia pun merupakan perlengkapan yang paling canggih.

Dibandingkan dengan tawaran pihak ketiga maupun sistem lainnya, investasi sistem perlengkapannya mempunyai cost-effectiveness terbaik.

‎"Kami pasti akan menggunakan teknik terbaik dalam rangka menyelesaikan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan tepat waktunya dan terjamin kualitasnya‎," tandasnya.

Terima Kritikan

Presiden Jokowi mendengar kritikan dari sejumlah pihak, termasuk DPR mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini dinilai menjadi bahan masukan bagi pemerintah.

Juru bicara kepresidenan, Johan Budi mengatakan, setelah peletakan batu pertama (groundbreaking) di Kebun Teh Mandalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu, ada sejumlah masukan dari anggota DPR maupun kelompok masyarakat mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. "Tentu ini didengar oleh presiden," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Menurut Johan, seharusnya menteri terkait proyek itu merespons masukan atau kritikan tersebut. "Dan proses ini sebenarnya jangan dimaknai mendadak. Yang saya dengar, proyek tersebut sudah dibicarakan sejak setahun lalu," ucapnya.

Termasuk, lanjut dia, mengenai izin analisis dan dampak lingkungan (Amdal). Amdal terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dibicarakan sejak enam bulan lalu. "Kemudian setelah groundbreaking ada suara-suara yang berbeda, tentu ini masukan buat presiden ya untuk kemudian menanyakan kembali ke menteri terkait," tandasnya.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan, pihaknya akan memaparkan masalah kereta cepat rute Jakarta-Bandung yang dinilai menuai polemik di masyarakat pada pekan depan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan pemaparan kereta cepat yang sudah groundbreaking beberapa waktu lalu di Bandung, Jawa Barat itu akan dilakukan secara detail.

"Nanti semuanya akan disampaikan detail dan rinci dari awal sampai akhir, prosesnya rapat berapa kali, mengenai biaya, semuanya, mungkin minggu depan," ujar Jokowi usai peresmian Masjid Fatahillah di Komplek Balaikota DKI Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Namun, dia enggan mengungkapkan secara rinci pemaparan proyek kereta cepat yang diberitakan mampu menempuh jarak sekitar 35 menit Jakarta-Bandung tersebut. Menurutnya, hal itu akan disampaikan secara tuntas minggu depan. "Nanti akan disampaikan secara teliti detil," pungkasnya.


(dmd)
http://ekbis.sindonews.com/